Inflasi Kolaka Tembus 4,42 Persen, Bupati Amri Minta Pasokan Pangan Diperkuat
Konggainfo.com, - Kolaka - Bupati Kolaka, H. Amri, S.STP., M.Si., meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait memperkuat koordinasi dan mengambil langkah konkret untuk mengendalikan inflasi serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di Kabupaten Kolaka.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Amri saat memimpin High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kolaka, Kamis (8/10/2026). Pertemuan ini menjadi momentum untuk mengevaluasi kondisi inflasi sekaligus merumuskan strategi guna memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat tetap terjaga.
Berdasarkan data September 2026, inflasi tahunan Kabupaten Kolaka tercatat mencapai 4,42 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 4,17 persen dan inflasi nasional sebesar 3,28 persen.
Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama karena meningkatnya kebutuhan pangan dan komoditas pokok seiring pertambahan jumlah penduduk serta kehadiran sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah tersebut.
Ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan pasokan turut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tekanan inflasi. Karena itu, pemerintah daerah menilai pengendalian harga harus dilakukan melalui strategi yang lebih menyeluruh, tidak hanya berfokus pada intervensi pasar.
Dalam arahannya, Bupati Amri menegaskan bahwa operasi pasar saja tidak cukup untuk mengatasi persoalan inflasi. Menurutnya, langkah pengendalian harus dibarengi dengan upaya meningkatkan ketersediaan pasokan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan.
“Kita tidak bisa hanya fokus meredam harga melalui operasi pasar. Pasokan juga harus ditambah, termasuk melalui kerja sama dengan daerah penghasil agar kebutuhan masyarakat Kolaka dapat terpenuhi,” tegas Bupati.
Untuk itu, sejumlah strategi didorong, mulai dari peningkatan produksi pangan lokal, pengembangan komoditas hortikultura, pemanfaatan lahan pekarangan untuk kegiatan produktif, hingga memperkuat kerja sama antardaerah guna mendatangkan komoditas yang belum mencukupi dari produksi lokal.
Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mengurangi risiko kelangkaan barang yang berpotensi memicu kenaikan harga di pasaran.
Selain penguatan pasokan, Bupati juga meminta agar pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar semakin diintensifkan pada 2027. Program tersebut diharapkan menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama dalam membantu memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.
Melalui forum TPID ini, seluruh OPD terkait diharapkan dapat memperkuat sinergi, memetakan kebutuhan pangan secara akurat, serta mengantisipasi potensi kekurangan pasokan sejak dini.
Pemerintah Kabupaten Kolaka menargetkan pengendalian inflasi dilakukan melalui kombinasi peningkatan produksi, kelancaran distribusi, kerja sama antardaerah, dan intervensi pasar yang tepat sasaran.
Dengan strategi tersebut, ketersediaan bahan pokok diharapkan tetap terjaga, daya beli masyarakat terlindungi, dan tekanan inflasi di Kabupaten Kolaka dapat dikendalikan secara berkelanjutan.
(red)
Tidak ada komentar