Forkopimda Kolaka Bahas 11 Isu Strategis, Bupati Amri: Stabilitas Daerah Kunci Sukses Pembangunan dan Investasi

 

Konggainfo.com - Kolaka - Pemerintah Kabupaten Kolaka menggelar Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kolaka dengan tema “Sinergi Forkopimda dalam Menjaga Stabilitas Politik, Keamanan, dan Ketahanan Ekonomi Daerah Menuju Kolaka Beramal” yang berlangsung di Cafe Hagia, Senin (08/06/2026).

Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Kolaka, H. Amri, dan dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Kolaka, Dandim 1412/Kolaka, Kapolres Kolaka, Kajari Kolaka, Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka, para camat, serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dalam forum tersebut, Forkopimda membahas sedikitnya 11 isu strategis yang dinilai memiliki potensi memengaruhi stabilitas politik, keamanan, sosial, hingga ketahanan ekonomi daerah. Berbagai persoalan tersebut menjadi perhatian bersama sebagai langkah antisipasi guna menjaga kondusivitas wilayah di tengah pesatnya pembangunan dan pertumbuhan investasi di Kabupaten Kolaka.

Bupati Kolaka, H. Amri, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah. Menurutnya, koordinasi yang kuat antara pemerintah, aparat keamanan, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menjaga situasi tetap aman dan terkendali.

“Kami mengajak seluruh pihak untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan deteksi dini, dan mengambil langkah-langkah strategis guna menjaga stabilitas politik, keamanan, serta ketahanan ekonomi daerah,” tegas Amri.

Salah satu isu yang menjadi perhatian serius dalam rapat tersebut adalah aktivitas yang diduga berkaitan dengan eks Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Berdasarkan hasil pemantauan, penyebaran paham yang dinilai bertentangan dengan ideologi negara masih dilakukan melalui berbagai saluran, mulai dari kajian keagamaan, diskusi nonformal, kegiatan dakwah, platform digital, hingga penyebaran leaflet yang menyasar mahasiswa, masyarakat umum, dan lingkungan pondok pesantren.

Bupati menilai kondisi tersebut berpotensi memicu meningkatnya intoleransi, polarisasi sosial, serta berkembangnya paham anti-Pancasila apabila tidak diantisipasi secara dini melalui pendekatan edukatif dan penguatan wawasan kebangsaan.

Selain itu, Forkopimda juga membahas sejumlah potensi kerawanan menjelang agenda politik mendatang. Persaingan antarcalon, persoalan daftar pemilih tetap (DPT), mobilisasi massa, penyebaran informasi hoaks, hingga kemungkinan penolakan terhadap hasil pemilihan menjadi faktor yang perlu diantisipasi bersama guna menjaga stabilitas politik daerah.

Di sektor ketenagakerjaan, keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Tenaga Kerja Lokal (TKL) turut menjadi sorotan. Meningkatnya investasi di sektor hilirisasi industri nikel telah membuka peluang kerja yang besar, namun masih terdapat persepsi ketimpangan kesempatan kerja, fasilitas, maupun upah yang berpotensi memicu konflik industrial dan aksi demonstrasi apabila tidak dikelola dengan baik.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kolaka, Abdi Arif, menyampaikan bahwa pengendalian inflasi daerah menjadi salah satu fokus utama pembahasan. Fluktuasi harga berbagai komoditas pangan strategis seperti beras, gula pasir, minyak goreng, daging sapi, daging ayam, telur, bawang merah, bawang putih, hingga cabai merah dinilai berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat.

“Selain harga pangan, kenaikan biaya distribusi dan potensi penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi juga menjadi perhatian yang perlu diawasi bersama,” ujarnya.

Tak hanya itu, kelangkaan LPG subsidi 3 kilogram yang terjadi sejak pertengahan Mei 2026 di sejumlah wilayah Kabupaten Kolaka turut mendapat perhatian khusus. Dalam rapat terungkap bahwa harga LPG 3 kilogram di tingkat pengecer telah mencapai Rp60 ribu hingga Rp70 ribu per tabung, jauh di atas harga yang ditetapkan pemerintah.

Kondisi tersebut diduga dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari persoalan distribusi, praktik penimbunan, permainan harga, penggunaan yang tidak tepat sasaran, aksi pembelian berlebihan oleh masyarakat, hingga adanya pengurangan kuota nasional.

Melalui rapat koordinasi ini, Forkopimda Kabupaten Kolaka berkomitmen memperkuat kolaborasi dan langkah-langkah strategis dalam menjaga stabilitas daerah. Pemerintah berharap seluruh elemen masyarakat dapat berperan aktif mendukung terciptanya situasi yang aman, kondusif, dan produktif demi mewujudkan visi pembangunan menuju Kolaka Beramal.

(zkn)